Dilansirdari Encyclopedia Britannica, demokrasi langsung dapat dilaksanakan di yunani (abad ke 6 - 3 s.m) karena jumlah penduduk sedikit. Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Pancasila mempunyai fungsi sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakanSeperti yang kita ketahui, masyarakat modern sangat erat dengan sistem demokrasi. Demokrasi, yang berasal dari bahasa Yunani, demos "rakyat" dan kratos "kekuasaan", berarti kekuasaan rakyat. Istilah ini menjadi alasan mengapa orang-orang mengutip Yunani kuno, khususnya Athena, sebagai pewaris sistem demokrasi kepada pada kenyataannya, sistem demokrasi modern justru lebih dekat pada tradisi Inggris daripada Yunani kuno. Mengapa seperti itu? Mari kita simak penjelasannya di bawah Yunani kuno sebelum era era demokrasi, Yunani kuno adalah peradaban yang sedikit "barbar." Tak heran kalau pertikaian berdarah sering digunakan untuk menyelesaikan perselisihan pada saat itu. Baru sekitar abad ke-5 SM, sang bapak tragedi Yunani, Aeschylus, membuat trilogi drama Oresteia—Agamemnon, The Libation Bearers, dan The Eumenides—yang menggambarkan kelahiran demokrasi di banyak juga yang menganggap kalau drama itu hanya dibuat sebagai alat propaganda untuk menunjukkan superioritas hukum, konstitusi ala Athena, dan sistem pengadilan yang "adil" di Kekaisaran "demokratik" besar orang sering menyebut Athena sebagai tempat lahirnya demokrasi. Pada kenyataannya, Kekaisaran Athena, yang secara resmi disebut Liga Delos, dianggap tidak lebih dari konfederasi polis yang dari Ancient History Encyclopedia, Liga Delos didirikan dua tahun setelah kemenangan Yunani atas Persia di Salamis pada 480 SM. Bisa dibilang kalau mereka semua bersatu untuk memukul mundur Persia dari wilayah Yunani. Pada puncak kejayaannya, sekitar 200 polis atau negara-kota masuk ke dalam liga tersebut. Setelah Perang Yunani-Persia berakhir, Athena menggunakan liga itu untuk memperluas kekuasaannya di Mediterania. Pada akhirnya, Liga Delian dijadikan alat untuk menjatuhkan saingan terbesar Athena di Yunani, Sparta, dalam Perang Hanya terbatas pada kalangan tertentu bangsawan Athena tidak pernah menyukai sistem hoi polloi. Sayangnya, sentimen mereka terhadap kaum "rendahan" malah diteruskan oleh bangsawan Romawi dan para perumus konstitusi Amerika Serikat. Menurut History, pada awalnya sebagian besar pemilik suara dalam sistem demokrasi di Athena hanyalah para perwira militer reformasi dari Solon, semua pria di atas usia 20 tahun dapat ikut dalam pemilihan umum. Secara kasar, 10 persen dari keseluruhan populasi Athena bisa ikut serta dalam iklim demokrasi Athena. Dua demografi terbesar Athena—wanita dan budak—tidak mendapatkan hak untuk Athena juga terbatas, di mana hanya warga Athena sepenuhnya yang dapat memberikan suara. Ini berarti seseorang yang memiliki ibu atau ayah non-Athena tidak memiliki suara untuk memilih. Baca Juga 7 Miskonsepsi tentang Yunani Kuno yang Sering Dipercaya, Apa Saja? 4. Demokrasi ala besar orang hanya tahu kalau Athena adalah satu-satunya polis di Yunani kuno yang menerapkan demokrasi. Nyatanya, polis saingan Athena, yaitu Sparta, justru menjadi polis pertama yang menerapkan dipandang sebagai polis militer dan dianggap berseberangan dengan iklim demokrasi Athena, pemerintah Sparta justru menetapkan konstitusi demokratis pertama dalam sejarah utama antara demokrasi keduanya adalah posisi monarki. Sementara Athena tidak memiliki monarki, konstitusi Sparta justru mempertahankan monarki tetapi membatasi rezim militernya seringkali brutal, belum lagi sistem perbudakannya yang kejam, Sparta tetap menjadi polis pertama yang menerapkan demokrasi partisipatoris pertama di daratan Yunani. Selain kedua polis tersebut, polis Yunani lainnya yang juga menerapkan demokrasi adalah Argos dan Rhodes. 5. Demokrasi di luar bukanlah sistem eksklusif yang dimiliki oleh polis-polis Yunani saja. Di Sisilia, tepatnya di Kota Syracuse, sebuah sistem pemerintahan yang demokratis lahir setelah perang saudara di sana berakhir. Selain itu, Kota Metapontum yang berada di utara Italia juga menerapkan bisa dibilang kalau Metapontum adalah "negara" pertama yang menerapkan sistem tersebut. Tidak lama setelah keruntuhan Athena, Metapontum mendukung Hannibal selama Perang Punisia Kedua demi mempertahankan kemerdekaannya dari Republik Tiran di dalam besar orang melihat tiran sebagai kebalikan dari sistem demokrasi. Lagipula, para tiran paling terkenal di abad ke-20 terkenal anti-demokrasi, entah itu komunis seperti Joseph Stalin dan Pol Pot atau fasis seperti Benito Mussolini dan Adolf sejarah revisionis semacam itu telah membutakan kita terhadap fakta kalau para tiran dan demagog ini justru sering "membantu" sistem demokrasi. Hal ini pernah terjadi di Yunani kuno, ketika seorang tiran bernama Solon mereformasi sistem hukum Athena pada abad ke-6 saat itu, Solon memperkenalkan liberalisasi hukum perbudakan yang membebaskan banyak budak, mencoba menyeimbangkan kembali kekuatan politik antara bangsawan dan penduduk miskin, dan menciptakan sistem kelas baru di Athena berdasarkan pendapatan yang diperoleh. Dia melakukan semua ini dengan amanat dari rakyat besar Solon lainnya adalah pembentukan boule, sebuah dewan yang terdiri dari 400 orang Athena. Selain Solon, tiran demokratik lainnya adalah Peisistratos yang memperjuangkan kelas bawah Athena. Tentunya, kalian dapat melihat bayangan awal dari demokrasi yang dibalut populisme dalam kasus Solon dan Demokrasi di Yunani kuno hanya bertahan sebentar semua pujian yang telah diberikan pada Athena kuno, nyatanya " zaman keemasan demokrasi" di Yunani hanya berlangsung sebentar saja. Kurang lebih, demokrasi Athena mencapai puncaknya antara 480 dan 404 SM. Selama waktu itu, Athena adalah penguasa Yunani yang tak terbantahkan, dengan wilayah koloni hingga Spanyol dan hanya itu, Athena juga menjadi polis yang paling makmur dalam hal kekayaan aktual dan prestise budayanya. Athena juga menjadi rumah bagi penyair, penulis drama, dan filsuf hebat. Di antara tokoh-tokoh tersebut adalah Sophocles, Plato, Socrates, Euripides, dan juga dapat membanggakan kehebatan teknik arsitektur mereka, yang terlihat pada Kuil Zeus atau Acropolis. Sayangnya, "zaman keemasan" ini harus berakhir karena keangkuhan Athena akibat kekalahan Athena atas Sparta di Perang Peloponnesos. Selanjutnya, setelah pemberontakan yang meluas melawan pemerintahan baru Sparta, Athena kembali menikmati "kehidupan kedua" sebagai entitas terkuat di Yunani. Namun, hal ini tidak berlangsung Alcibiades gagal menginvasi Sisilia, Angkatan Laut Athena hancur dan tidak pernah pulih lagi sejak saat itu. Pada abad ke-4 SM, Kerajaan Makedonia berhasil menaklukkan sebagian besar Yunani dan akhirnya menyebarkan kebudayaan Hellenisme di benua Eropa, Afrika, dan membaca artikel di atas, kalian jadi tahu lebih banyak tentang sistem demokrasi di Yunani kuno kan? Jadi, masih mau menyamanan sistem demokrasi Athena dengan sistem demokrasi modern? Baca Juga Fakta Sains Membedah Sejarah tentang 5 Makhluk Mitos Yunani Kuno IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Demokrasilangsung dapat dilaksanakan di Yunani (abad ke 6 - 3 s.m) karena . A. masyarakatnya sangat maju . Ujian Semester 2 (UAS / UKK) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMP / MTs Kelas 8 Demokrasi langsung dapat dilaksanakan di Yunani (abad ke 6 - 3 s.m) karena . A. masyarakatnya sangat maju B. pendidikan masyarakatnya sudah
Adam Kusuma Sejarah Friday, 28 May 2021, 1618 WIB Demokrasi, berasal dari bahasa yunani, yaitu “demos” yang berarti rakyat dan “kratos” yang berarti Pemerintahan. Dapat diartikan demokrasi ialah bentuk pemerintahan yang dimana rakyatlah yang memegang pemerintahan, atau pemerintahan oleh, dari, untuk rakyat. Dalam demokrasi juga semua warga negara juga memiliki hak yang setara dalam bernegara. Tidak ada sistem kasta dalam bernegara, hanya saja setiap orang memiliki perannya masing masing. Seperti presiden, ia hanyalah seorang rakyat biasa yang sedang berperan sebagai pemimpin negara dan juga seperti mahasiswa yang sedang berperan sebagai pembaharu negri. Berbeda dengan sistem monarki, yang dimana seorang raja haruslah dari kaum feodal atau kaum bangsawan. Demokrasi muncul pertama kali di sebuah kota di yunani kuno, yaitu Athena. Pada abad 5 SM, seorang penyair sekaligus negarawan yang terpilih sebagai ketua hakim di kota athena pada saat itu. Ia bernama solon, ia mencetuskan sistem demokrasi karena ia melihat kondisi masyarakat pada saat itu yang dimana buruh dipaksa dijadikan budak atas dasar hutang, kelas menengah tidak diperbolehkan memasuki pemerintah. Lalu solon memberikan jaminan yang bernama Seisachtheia dimana kebebasan manusia telah diberikan sebagai jaminan, membebaskan semua debitur dari perbudakan, membuatnya ilegal untuk memperbudak debitur, dan meletakkan batas pada jumlah tanah individu bisa dimiliki. Tetapi ia tidak dapat mewujudkan jaminan seisachtheia tersebut. Lalu pada masa pemerintahan Raja Cleisthenes, sang raja menetapkan sistem demokrasi yang dipengaruhi ide dari solon tersebut. Raja cleisthenes membangun majelis rakyat di puncak pnyx. Pada majelis rakyat tersebut, pria yang sudah berusia 21 tahun ke atas dapat berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Majelis rakyat sebagai wadah aspirasi rakyat yang digunakan untuk bermusyawarah tentsng persoalan di masyarakat. Pertemuan tersebut dilakukan setiap 8-9 hari sekali di puncak pnyx. Pertemuan tersebut dibuka dengan perwakilan rakyat yang memberikan pidato yang menjelaskan permasalahan sosial yang di alaminya. Lalu rakyat berhak memberikan pendapatnya pada pertemuan tersebut sampai diputuskannya sebuah kesimpulan. Tetapi hasil akhir dari putusan tersebut berdasarkan kuantitas pendapat yang paling banyak, bukan berdasarkan kualitas pendapatnya. Demokasi seperti ini dinamakan demokrasi langsung karena tidak menggunakan perwakilan perwakilan rakyat untuk berdemokrasi melainkan rakyatlah langsung yang memberikan pendapat pada persidangan di majelis rakyat tersebut. Raja cleisthenes pula memberikan hak pada rakyatnya untuk dapat menurunkan penguasa yang sewenang wenang dan menggantinya dengan penguasa baru yang dinamakan Hak ostracisme. Setelah masa pemerintahan raja cleisthenes, pericles hak ostracisme tersebut dihapuskan yang dinilai akan membawa kehancuran bagi athena. Hak ostracisme akan membuat dengan cepat pergantian pemimpin jika rakyat resah dengan penguasa yang sewenang wenang. Pada masa pericles itulah masa kejayaan athena dan masa kejayaan tersebut berlanjut pada masa pasca pericles. Tetapi sistem demokrasi dinilai oleh beberapa filsuf ialah sebuah kemunduran, dikarenakan semua orang diberikan hak yang sama untuk berbicara dan kuantitas pendapat ialah kunci dari pengambilan kesimpulan untuk dalam konteks bernegara. Dengan begitu walaupun ia mengucapkan kebenaran yang tidak sesuai dengan kebenaran yang dianut oleh sebagian besar masyarakat, ia akan dibenci dan dihukum mati atas dasar demokrasi. seperti yang dikatakan Plato yang mengatakan “tidak ada yang lebih dibenci daripada ia yang mengatakan kebenaran”. Plato kecewa dengan dengan demokrasi karena hanya dijadikan alat untuk kepentingan sebagian masyarakat di athena pada saat itu. Walaupun ada seseorang yang sudah menang argumen dalam persidangan atau sejenisnya tetapi tidak didukung oleh sebagian masyarakat, tetap saja ia dinyatakan bersalah. Seperti orang paling bijaksana, yaitu Socrates. Ia menjadi korban demokrasi, Socrates menganggap bahwa bukan Dewalah yang menentukan tindakan manalah yang dianggap baik atau buruk. Tetapi melainkan bagaimana pengaruh dari tindakan tersebut, apakah tindakan tersebut membuat orang lain menjadi lebih baik bahagia atau tidak. Atas kedua hal ini, Socrates dijatuhi hukuman mati. Ia mendapat 220 juri yang menolak hukuman mati dan 280 juri yang mendukung hukuman mati terhadap socrates. Namun masa kejayaan demokrasi di athena berakhir pada saat kerajaan mekadonia menyerang yunani dan dengan raja alexander agung yang berhasil menguasai athena. Pada Abad Pertengahan, demokrasi mengalami perubahan, dimana demokrasi pada abad pertengahan menggunakan demokrasi perwakilan. Dimana suara rakyat diwakilkan oleh lembaga lembaga perwakilan rakyat. Pada abad 12, inggris menganut sistem tersebut, tetapi hanya beberapa orang saja yang menjadi perwakilan rakyat. Pada setelah revolusi inggris 1688, inggris memperkuat parlemen perwakilan disana. Lalu satu abad kemudian setelah revolusi perancis, tepatnya setelah jatuhnya kekaisaran perancis dengan kaisar napoleon bonaparte pasca revolusi. Perancis menjadi bentuk republik, dan demokrasi digunakan sebagai sistem pemerintahan di perancis atas dasar kebebasan Liberte, persaudaraanEgalite, dan persamaanFraternite. Demokrasi disaat itu menggunakan demokrasi liberal yang dimana diberikanya kebebasan seluas luasnya dalam berpolitik. Warga diberi kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan menganut ideologi ideologi tertentu. Lalu setelah itu Pada Abad 19, Demokrasi Konstitusional Klasik, dimana demokrasi menerapkan konsep Trias Politika oleh Jhon Locke. Dimana ada 3 lembaga yang memiliki fungsi yang berbeda beda, yaitu Lembaga Eksekutif, Lembaga legislatif, Lembaga Yudikatif. Tetapi pemerintah tetap mengatur semua hal dalam bernegara. Lalu pada abad 20 tepatnya setelah perang dunia 2, demokrasi konstitusional tetap di gunakan. Tetapi, pemerintah hanya terbatas untuk kepentingan bersama. Kalau di indonesia, Demokrasi konstitusional dibagi menjadi 2, yaitu demokrasi terpimpin, dan demokrasi pancasila. Demokrasi pancasila ialah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat atau kesepakatan tanpa oposisi atau lawan politik. Demokrasi terpimpin ialah demokrasi yang dimana suara rakyat di atur oleh undang undang dan juga pemerintah agar jalannya demokrasi lebih teratur. Demokrasi memiliki ciri ciri yang mengidentikan demokrasi, yaitu Pemerintahan Untuk, oleh, dari rakyat, semua orang memiliki hak yang sama dalam berpolitik, suara terbanyaklah yang menjadi pemenang karena dianggap sudah mewakili seluruh warga negara, pemikiran semua orang dianggap sama, kualitas pikiran tidaklah penting, yang terpenting ialah kuantitas pikiran. Demokrasi juga berkaitan erat dengan HAM, HAM ialah prinsip atau norma moral yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia dan secara teratur dilindungi dalam hukum kota dan internasional. Berdasarkan narasi diatas, bisa disimpulkan jika demokrasi ialah sebuah sistem yang dimana rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi di suatu negara/state. Didalam demokrasi juga menghapus sistem kasta agar semua orang memiliki hak yang lebih untuk berbicara freedom of speech. Adam Kusuma Mahasiswa Administrasi Publik, FISIP UMJ demokrasi sejarah Disclaimer Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku UU Pers, UU ITE, dan KUHP. Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel. Berita Terkait Terpopuler di SejarahDinegara demokratis, kekuatan tertinggi terletak di A. orang-orang B. negara C. penguasa D. MPR / DPR; Demokrasi langsung dapat diimplementasikan di Yunani (pagi hari ke 6 - 3) karena A. Masyarakat sangat maju B. Pendidikan masyarakat sudah tinggi C. populasi kecil D. pengawasan ketat pemerintah; Demokrasi yang diadopsi di Amerika
DTMahasiswa/Alumni Universitas Jember12 Agustus 2022 0922Jawaban benar adalah A. Pemerintahan Yunani Kuno masih berbentuk negara kota dengan jumlah penduduk terbatas. Konsep demokrasi berasal dari Yunani pada abad ke-5 SM. Yunani Kuno melaksanakan demokrasi langsung, yaitu rakyat berhak untuk ikut serta dalam membuat kebijakan politik secara langsung oleh seluruh warga negara. Demokrasi langsung tersebut dapat dilaksanakan karena pemerintah Yunani Kuno masih berbentuk kota atau negara yang terdiri dari beberapa kota saja dengan jumlah penduduk sekitar jiwa sehingga dapat memudahkan untuk menghimpun penduduk dalam satu tempat yang sama. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah akses pembahasan gratismu habisDapatkan akses pembahasan sepuasnya tanpa batas dan bebas iklan!
Sistemdemokrasi langsung mulai diterapkan pada masa Yunani Kuno. Oleh karena itu, masyarakat Yunani Kuno dapat ikut serta dalam memutuskan satu perkara. Kondisi ini dapat terjadi karena Sejarah demokrasi Sebelum istilah demokrasi ditemukan oleh penduduk Yunani, bentuk sederhana dari demokrasi telah ditemukan sejak 4000 SM di Mesopotamia. Ketika itu, bangsa Sumeria memiliki beberapa negara kota yang independen. Di setiap negara kota tersebut para rakyat seringkali berkumpul untuk mendiskusikan suatu permasalahan dan keputusan pun diambil berdasarkan consensus atau mufakat. Barulah pada 508 SM, penduduk Athena di Yunani membentuk sistem pemerintahan yang merupakan cikal bakal dari demokrasi modern. Yunani kala itu terdiri dari 1,500 negara kota poleis yang kecil dan independen. Negara kota tersebut memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda, ada yang oligarki, monarki, tirani dan juga demokrasi. Diantaranya terdapat Athena, negara kota yang mencoba sebuah model pemerintahan yang baru masa itu yaitu demokrasi langsung. Penggagas dari demokrasi tersebut pertama kali adalah Solon, seorang penyair dan negarawan. Paket pembaruan konstitusi yang ditulisnya pada 594 SM menjadi dasar bagi demokrasi di Athena namun Solon tidak berhasil membuat perubahan. Demokrasi baru dapat tercapai seratus tahun kemudian oleh Kleisthenes, seorang bangsawan Athena. Dalam demokrasi tersebut, tidak ada perwakilan dalam pemerintahan sebaliknya setiap orang mewakili dirinya sendiri dengan mengeluarkan pendapat dan memilih kebijakan. Namun dari sekitar 150,000 penduduk Athena, hanya seperlimanya yang dapat menjadi rakyat dan menyuarakan pendapat mereka. Demokrasi ini kemudian dicontoh oleh bangsa Romawi pada 510 SM hingga 27 SM. Sistem demokrasi yang dipakai adalah demokrasi perwakilan dimana terdapat beberapa perwakilan dari bangsawan di Senat dan perwakilan dari rakyat biasa di Majelis. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan Sejarah Demokrasi Di Indonesia Secara Singkat Menurut Pandangan Para Pendiri Bangsa Prinsip-prinsip demokrasi Rakyat dapat secara bebas menyampaikan aspirasinya dalam kebijakan politik dan sosial. Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.[40] Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan “soko guru demokrasi”.[41] Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah[41] Kedaulatan rakyat; Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah; Kekuasaan mayoritas; Hak-hak minoritas; Jaminan hak asasi manusia; Pemilihan yang bebas, adil dan jujur; Persamaan di depan hukum; Proses hukum yang wajar; Pembatasan pemerintah secara konstitusional; Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik; • Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan Pengertian Demokrasi Asas pokok demokrasi Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil; dan Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Ciri-ciri pemerintahan demokratis Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut Adanya keterlibatan warga negara rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung perwakilan. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat warga negara. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Adanya pers media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan memilih pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan suku, agama, golongan, dan sebagainya. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan Pengertian Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal Pengertian Demokrasi langsung Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena di mana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya. Di era modern sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit. Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negara. Asas demokrasi pertama kali diterapkan di Yunani, lebih tepatnya di kota yang bernama Athena. Demokrasi yang berlaku pada waktu itu adalah demokrasi langsung, hal ini dikarenakan pada waktu itu rakyat secara langsung ikut musyawarah dalam suatu rapat atau perundingan untuk mendapatkan keputusan bersama. Di kota Athena dapat diterapkan demokrasi langsung sebab pada waktu itu penduduk atau rakyatnya masih sedikit, sehingga memungkinkan untuk dikumpulkan dan diajak untuk musyawarah. Definisi dari demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan atau urusan kenegaraan. Kata kuncinya adalah seluruh rakyat, jadi pada demokrasi langsung seluruh rakyat ikut serta dalam pengambilan keputusan atau urusan kenegaraan. Demokrasi langsung bisa diterapkan ketika melakukan pemilihan seorang pemimpin atau pejabat publik, sebagai contoh adalah pemilihan presiden secara langsung. Tetapi demokrasi langsung akan sulit diterapkan dalam hal pengambilan keputusan suatu masalah, hal ini karena tidak mungkin mengajak seluruh rakyat untuk berkumpul dan bermusyawarah bersama untuk mendapatkan solusi. Tidak memungkinkan ini disebabkan karena jumlah rakyat yang sangat banyak, dan masing-masing memiliki kepentingan. Di tambah lagi pasti akan lama dalam menghasilkan suatu putusan. Hal itu belum ditambah dengan permasalahan negara yang sangat banyak dan semakin hari kian rumit, tidak semua rakyat juga mengerti atau menguasai permasalahan yang ada. Maka dari itu, suatu negara yang besar seperti Indonesia dan negara-negara lainnya tidak menerapkan demokrasi langsung, melainkan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan “Masa Demokrasi Terpimpin” Sejarah Dan Latar Belakang – Pelaksanaan Kelemahan dan Kelebihan Demokrasi Langsung Kelemahan System Demokrasi Langsung Waktu dan biaya anggaran yang membengkak hal ini terjadi karena dalam pemilihan langsung memerukan biaya untuk percetakan , gaji pengawas pemilu , gaji KPU dan lain-lain ini lah yang menjadi alasan untuk di ambil kembali oleh DPRD. Politik uang merupakan hal yang akan selalu ada ketika seseorang yang haus kekuasaan sehingga menimbulkan korupsi alias ingin balik modal. Sering terjadinya konflik sosial horizontal yang terjadi di masyarakat dikarenakan elit politik yang tak memperdulikan pendukungnya sehingga memicu aksi saling serang. Sulit diterapkan pada penduduk yang jumlah polulasinya banyak karena akan banyak menguras waktu dan tenaga. Kelebihan System Demokrasi Langsung Rakyat ikut merasakan memajukan daerahnya dengan cara memilih ketua daerahnya masing masing. Rakyat mempunyai kontribusi langsung terhadap kekuasaannya Meningkatkan kesadaran politik sehingga rakya berpikir rasional dan kritis dengan masalah yang dihadapi di daerahnya Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan Pengertian Demokrasi – Sejarah, Bentuk, Prinsip, Ciri, Indonesia, Para Ahli Ketentuan Demokrasi Langsung Semua warga negara harus berkumpul di tempat tertentu untuk pertemuan massa. Masalah langsung dibahas dan diperdebatkan. Setiap orang kemudian langsung memutuskan suatu perkara. Isu yang didukung mayoritas dianggap keluar sebagai pemenang. Pertemuan warga juga bertugas menunjuk pejabat pemerintah yang memegang pos administrasi. Memungkinkan warga mengajukan rancangan perundangan untuk divoting asal mendapat cukup dukungan dari masyarakat. Warga juga diperbolehkan mengusulkan amandemen konstitusi asal mendapatkan cukup dukungan dari masyarakat. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan Demokrasi Pancasila Dalam Beberapa Bidang Beserta Fungsi Dan Prinsipnya Pengertian Demokrasi tidak langsung Demokrasi tidak langsung adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. corak pemerintahan demokrasi yang dilakukan melalui badan perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Biasanya dilaksanakn dengan pemilihan umum,secara terminology Demokrasi dari segi terminology mengandung makna demokrasi konseptual. Demokrasi dilihat dari segi pemikiran politik. Torres demokrasi dilihat dari tiga tradisi pemikiran politik. Classical aristolian theory, medieval theory dan, contemporary doctrine. Torres melihat demokrasi dari segi formal dan substantive. Formal menunjuk pada demokrasi dalam arti system pemerintahan. Substantive menunjuk pada demokrasi dalam 4 bentuk Menitikberatkan pada perlindungan terhadap tirani Menitikberatkan berat pada manusia mengembangkan kekuasaan dan kemampuan. Melihat keseimbangan partisipasi masyarakat terhadap beban yang berat dan tuntutan yang tidak dapat di penuhi bahwa tidak dapat mencapai partisipasi tanpa perubahan lebih dulu dalam keseimbangan social. Perubahan social dan partisipasi demokratis perlu dikembangkan secara bersamaan karena satu sama lain saling ketergantungan. Dari segi terminology dan konseptual ada beberapa pendapat Tradisi pemikiran Aristotelian,demokrasi merupakkan bentuk pemerintahan Tradisi medieval theory menerapkan roman law dan konsep popular souvregnty. Contemporary doctrine dengan konsep republik dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni Harris Soche,demokrasi adalah pemerintahan rakyat karena itu kekuasaan melekat pada rakyat Henry B Mayo,sistem politik demokratis adalah menunjukan kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat, dan didasarkan atas kesamaan politik dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak,wilayahnya semakin luas,dan permasalahan yang dihadapi semakin rumit dan kompleks. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan Budaya Demokrasi – Pengertian, Macam, Prinsip, Unsur, Pelaksanaan, Contoh Kelebihan dan kelemahan demokrasi tidak langsung lebih mudah diterapkan dalam masyarakat yang lebih kompleks jarak yang jauh dari proses pembuatan kebijakan yang sesungguhnya bisa membuat masyarakat bisa menolaknya ketika hendak diterapkan mengurangi beban masyarakat dari tugas-tugas membuat,merumuskan,dan melaksanakan kebijakan bersama mudah terjebak dalam kepentingan para wakil rakyat yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat memungkinkan fungsi-fungsi pemerintah berada ditangan-tangan yang lebih terlatih untuk itu atau demokrasi perwakilan menghadapi persoalan waktu dan jumlah seperti yang dihadapi demokrasi langsung cenderung menciptakan politik yang stabil karena menjauhkan masyarakat darikonflikpolitik;dan karenanya mendorong kompromi Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan Sejarah Demokrasi Dunia – Pengertian, Macam, Prinsip, Ciri, Para Ahli Tipe-tipe demokrasi tidak langsung adalah bentuk pemerintahan dimana warga masyarakat juga berhak menjalankan hak yang sama dalam pengambilan keputusan politik,namun bukan dalam kapasitas personal melainkan melalui kapasitas perwakilan yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadapnya. Tipe demokrasi ini yaitu Demokrasi parlementer disini parlemen merupakan satu-satunya lembaga lembaga pengambil keputusan tertinggi. Lembaga eksekutif dipimpin oleh perdana menteri ,yang posisinya sangat tergantung pada kepercayaan yang diberikan oleh parlemen. Demokrasi presidensial disini kepala negara dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga merupakan kekuasaan mandiri,baik dalam pembentukan pemerintahan maupun dalam menyusun perundang-undangan. Demokrasi campuran dalam prakteknya banyak negara yang mengkombinasikan keduanya. Seperti negara Swiss,Portugal,ataupun Perancis. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan Demokrasi Pancasila Persamaan Demokrasi Langsung dan Tidak Langsung Dalam pemilihan umum, rakyat memilih sendiri orang yang akan menjadi wakil-wakil mereka yang nantinya akan menyalurkan aspirasi rakyat, memperjuangkan kepentingan rakyat hinggamembuat keputusan politik berdasarkan kedua hal tersebut. Negara yang memakai sistem demokrasi perwakilan, rutin melakukan/mengadakan pemilihan umum untuk memilih orang-orang yang akan menjadi wakil-wakil rakyat dan ditempatkan ke dalam lembaga-lembaga perwakilan. Pemilihan umum itu bersifat bebas serta hasilnya berpengaruh untuk kepentingan orang banyak, dan juga kebijakan-kebijakan baru yang akan dibuat setelah wakil-wakil rakyat tersebut terpilih. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan 21 Pengertian, Tujuan, Nilai Dan Jenis Konstitusi Terlengkap Menurut Para Ahli Perbedaan Demokrasi Langsung Dan Tidak Langsung Demokrasi langsung dapat disebut juga demokrasi murni, karena setiap keputusan di dalam negara diputuskan langsung oleh rakyat dan untuk rakyat tanpa melalui perwakilan. Keikutsertaan rakyat memiliki peran penting dalam semua bentuk/proses pengambilan keputusan. Ini akan berpengaruh dalam sebuah kebijakan yang diambil dan yang akan dijalankan oleh pemerintah. Di dalam demokrasi langsung, setiap orang bebas berkesempatan dan berpartisipasi dalam membuat keputusan-keputusan publik. Setiap kegiatan pemerintahan lebih bersifat transparan terhadap masyarakat karena dijalani langsung oleh rakyat. Dikarenakan cakupan wilayah yang tidak luas dan jumlah warga yang sedikit, mudah untuk mengumpulkan seluruh warga negara dalam setiap pertemuan. Setiap masalah atau perkara yang ada di negara tersebut langsung dibahas dan diselesaikan oleh rakyat dalam sebuah pertemuan tanpa harus melalui lembaga-lembaga perwakilan dan keputusan yang diambil juga merupakan keputusan rakyat. Dalam memutuskan perkara, seringkali keputusan yang diambil adalah keputusan yang didukung oleh mayoritas rakyat yang ikut berkumpul. Pejabat-pejabat yang duduk di pemerintahan juga dipilih langsung oleh rakyat. Warga mungkin diperbolehkan untuk menyusun rancangan undang-undang dengan syarat mendapatkan dukungan yang cukup dari mayoritas warga negara melalui proses voting atau musyawarah. Amandemen konstitusi dapat diusulkan atau bahkan dilakukan oleh rakyat dengan syarat mendapatkan dukungan yang cukudai mayoritas warga. Sistem pemerintahan demokrasi langsung atau sistem pemerintah yang dipegang lansung oleh rakyat kemungkinan hanya bisa dijalankan di dalam negara yang wilayahnya tidak terlalu luas dan jumlah warganya tidak terlalu banyak. Contohnya seperti polis masa Yunani Kuno. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan demokrasi langsung dilaksanakan oleh rakyat melalui pemilihan umum. baca juga Demokrasi Era Reformasi Contoh Demokrasi Langsung dan Tidak Langsung Contoh Demokrasi Langsung Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, demokrasi langsung tidak dapat digunakan oleh negara ataupun masyarakat dengan permasalahan yang kompleks. Namun, ada kalanya demokrasi langsung digunakan oleh suatu negara dalam rangka suatu kegiatan politik tertentu. Nah, agar pembaca semakin memahami mengenai apa itu demokrasi langsung, di bawah ini penulis uraikan beberapa contoh demokrasi langsung dalam kehidupan sehari-hari Pemilihan Umum Pemilihan umum atau biasa kita singkat menjadi pemilu merupakan salah satu pesta demokrasi terbesar bagi setiap negara yang ada di negara ini. Terdapat jenis-jenis pemilu yang berbeda, bergantung pada siapa yang dipilih di dalam pemilu tersebut. Entah presiden dan wakil presiden, atau anggota legislatif. Pemilu merupakan bentuk demokrasi langsung karena semua rakyat memiliki hak yang sama untuk memilih calon yang dikehendakinya. Saat ini, pemilu pada tingkat negara merupakan hal yang rawan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga harus kita awasi bersama pelaksanaannya. Demonstrasi atau Unjuk Rasa Salah satu cara mengemukakan pendapat di muka umum adalah dengan melakukan demonstrasi atau unjuk rasa. Unjuk rasa sendiri ialah pernyataan pendapat secara massal yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam jumlah besar. Salah satu demonstrasi yang paling besar pengaruhnya di indonesia ialah ketika rakyat dan para mahasiswa menduduki gedung MPR dan DPR menuntut turunnya presiden Soeharto pada tahun 1998. Dikatakan sebagai salah satu contoh demokrasi langsung karena dalam demonstrasi rakyat dapat langsung menyampaikan pendapatnya pada penguasa. Pemilihan Kepala Desa Seperti halnya pemilihan umum presiden dan anggota legislatif, pemilihan kepala desa juga merupakan salah satu contoh pelaksanaan demokrasi langsung dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan pada tingkatan organisasi pemerintahan yang kecil seperti desa pun rakyat dapat menyalurkan suaranya dalam pemilihan kepala desa untuk memilih calon yang dikehendakinya. Desa merupakan pilar pembangunan dari suatu negara, maka dari itu, setiap warga negara harus berhati-hati di dalam memilih Pemilihan Ketua OSIS OSIS atau Organisasi Siswa Intra Sekolah merupakan salah satu organisasi yang sangat dekat hubungannya dengan para siswa. Mengapa demikian? OSIS adalah tempat pertama seorang siswa untuk mempelajari keterampilan berorganisasi. Tugas OSIS sendiri adalah menampung keinginan siswa untuk mengadakan berbaai kegiatan. Pemilihan ketua OSIS merupakan tiruan dari pemilu pada umumnya. Terdapat siswa yang mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua, mengadakan kampanye, hingga saatnya pencoblosan yang diikuti oleh seluruh siswa. Contoh Demokrasi Tidak Langsung Di dalam suatu negara, contoh demokrasi langsung dan tidak langsung pasti digunakan di dalam kehidupan berpolitik negara tersebut. Terlebih demokrasi tidak langsung, demokrasi ini paling banyak digunakan untuk menghasilkan berbagai keputusan penting suatu negara. Jadi, seperti apa tepatnya pelaksanaan demokrasi tidak langsung di dalam kehidupan suatu negara? Berikut ini penulis sampaikan beberapa contoh pelaksanaan demokrasi tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari Pembuatan Undang-Undang Di dalam suatu negara, tentunya terdapat banyak rakyat yang tidak dapat disatukan di dalam satu ruang saja. Maka dari itu, untuk pembuatan undang-undang sendiri digunakan prinsip perwakilan rakyat. Pembuatan undang-undang merupakan salah satu tugas dan wewenang DPR . Pembuatan undang-undang sangat penting karena undang-undang merupakan salah satu kebijakan publik yang berpengaruh besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilihan Ketua Umum Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat memang merupakan lembaga yang mewakili rakyat suatu negara. Di dalamnya terdapat ketua yang harus memimpin lembaga tersebut agar berjalan sebagai mestinya. Pemilihan ketua umum DPR ini melalui mekanisme musyawarah dari para perwakilan rakyat yang ada di DPR. Maka dari itu, pemilihan ketua umum DPR merupakan salah satu contoh pelaksanaan demokrasi tidak langsung karena yang terlibat adalah perwakilan rakyat. Pemilihan Ketua Rukun Tetangga Ketua Rukun Tetangga atau dapat kita singkat menjadi ketua RT merupakan pemimpin organisasi masyarakat pada tingkat yang paling kecil namun perannya begitu besar. Pemilihan ketua RT dikatakan sebagai salah satu contoh pelaksanaan demokrasi tidak langsung karena pemilihan ketua RT dilakukan melalui mekanisme musyawarah dimana setiap yang bermusyawarah merupakan perwakilan dari keluarga yang ada di kawasan Rukun Tetangga tersebut. Daftar Pustaka di akses pada 03 mei 2014 Hendro, Saka. 2010. politik/ diakses tanggal 15 Januari 2017 diakses tanggal 15 Januari 2017 diakses tanggal 15 Januari 2017 diakses tanggal 15 Januari 2017 diakses tanggal 15 Januari 2017 diakses tanggal 15 Januari 2017 Mungkin Dibawah Ini yang Kamu Cari Lawandemokrasi langsung adalah demokrasi tidak langsung. "Demokrasi tidak langsung dilaksanakan dengan system perwakilan"5 pada Negara besar seperti Indonesia demokrasi langsung sangatlan cocok. Khususnya didalam pengambilan kebijaksanaan dan pembentukan Undang-Undang. Di Indonesia kewenangan membuat Undang-Undang berada diDemokrasi langsung dapat dilaksanakan di yunani abad ke 6-3 karena... A. Masyarakatnya sangat maju B. Pendidikan masyarakat sudah tinggi C. Jumblah penduduk sedikit D. Pengawasan negara ketat
TI6i.